StockHaven – Potensi besar generasi muda diaspora dan anak hasil perkawinan campuran dinilai bisa menjadi kekuatan baru bagi pembangunan Indonesia, asalkan negara mampu menyediakan payung hukum yang lebih inklusif. Gagasan ini menjadi sorotan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan: Mendorong Indonesia Emas 2045” yang digagas oleh Harapan Keluarga Antar Negara (HAKAN).

Ketua Umum HAKAN, Analia Trisna, menilai bahwa pembaruan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan investasi strategis untuk masa depan bangsa. Menurutnya, banyak anak diaspora Indonesia yang telah mengenyam pendidikan dan pengalaman internasional berpotensi menjadi aset sumber daya manusia unggul bagi negeri, bila diberikan kemudahan dalam memperoleh atau mempertahankan status kewarganegaraan.

“Negara perlu melihat diaspora bukan sebagai pihak di luar sistem, melainkan bagian dari kekuatan nasional yang bisa berkontribusi dalam ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga diplomasi budaya,” ujar Analia. Ia menambahkan, revisi undang-undang harus memastikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran agar tidak kehilangan hak kewarganegaraannya karena faktor usia atau administrasi.

Melalui forum ini, HAKAN mendorong agar pemerintah dan DPR menjadikan isu kewarganegaraan sebagai prioritas dalam agenda legislasi nasional. Pembaruan regulasi diharapkan mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat modern sekaligus memperkuat hubungan Indonesia dengan warganya di luar negeri.

Dengan sistem kewarganegaraan yang lebih adaptif dan berpihak pada warga negara, Indonesia diyakini mampu membangun jejaring global yang solid dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045. HAKAN menegaskan, perlindungan terhadap anak diaspora dan perkawinan campuran adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan identitas kebangsaan di era globalisasi.